Ketua PC IPNU Muna Barat Minta Mendagri Ambil Alih Pelantikan Pj Bupati

Ketua PC IPNU Muna Barat Minta Mendagri Ambil Alih Pelantikan Pj Bupati
Ketua Pimpinan Cabang (PC) IPNU Muna Barat, La Ode M Yasir Fukara

MEDIA IPNU - Penundaan pelantikan penjabat (PJ) Bupati Muna Barat (Mubar) oleh Gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra) menimbulkan banyak reaksi dari berbagai elemen masyarakat, salah satunya datang dari organisasi badan otonom NU, yakni: Ikatan Pelajar Nahdatul Ulama (IPNU).

Ketua Pimpinan Cabang (PC) IPNU Kabupaten Muna Barat, La Ode M Yasir Fukara, menyayangkan penundaan pelantikan PJ Dr. Bahri, yang nyatanya ditetapkan resmi oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

“Kami masyarakat Muna Barat sangat mengapresiasi langkah Menteri Dalam Negeri yang menjadikan Direktur Keuangan Daerah dalam hal ini Dr. Bahri sebagai Pj. Bupati Muna Barat,” kata M. Yasir, Senin (23/5/2022).

Ketua PC Mubar menilai hal tersebut sebagai solusi terbaik keberlangsungan iklim pemerintahan yang baik. “Karena kami yakin beliau hadir tanpa tendensi Politik apapun selain membangun daerah kita tercinta ini,” imbuhnya.

Menyikapi reaksi yang mencuat tentang adanya beberapa orang yang tidak menerima Pj. Bupati Muna Barat, menurut M. Yasir, hal itu tidaklah spontan atas-nama rakyat Mubar.

Justru ia menduga, mereka adalah orang-orang yang disinyalir sengaja diarahkan seolah-olah membangun opini penolakan terkait penunjukan Pj. Mubar.

M. Yasir mendesak Mendagri segera mengambil alih untuk manangani pelantikan Pj. Bupati Mubar. Ia menjelaskan bahwa secara moril IPNU mendukung Dr. Bahri sebagai Pj. Bupati agar bisa segera bekerja. Yasin menilai bahwa Dr. Bahri akan bisa segera membenahi segala kekurangan dalam perjalanan roda pemerintahan yang ada selama ini dengan segudang pengalaman yang Dr. Bahri miliki.

Desakan pelantikan tersebut dilontarkan IPNU Mubar, menyusul kebijakan Gubernur Sultra yang tidak juga melantik Pj. Bupati Mubar.

M. Yasir berharap kepada seluruh masyarakat Mubar supaya tidak terprovokasi dan tenang-tenang saja dalam menyikapi berbagai isu yang berkembang. “Harapanya (masyarakat) bisa memfilter informasi segala bentuk kepentingan politik yang mengatas-namakan salah satu kelompok tertentu,” pungkasnya.(dh)

Baca juga: 

Posting Komentar

Lebih baru Lebih lama