![]() |
| Konstitusi Dilanggar, Sistem Bermasalah: Hak Suara Kader IPNU di Kongres XXI Kendal Jangan Dikebiri! |
MEDIAIPNU – Menjelang perhelatan akbar Kongres XXI Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama (IPNU) yang dijadwalkan berlangsung di Pondok Pesantren Darul Amanah, Sukorejo, Kabupaten Kendal, Jawa Tengah, suhu dinamika internal organisasi kian memanas.
Forum tertinggi pelajar NU
tersebut seharusnya menjadi ruang konsolidasi gagasan, evaluasi kinerja secara
objektif, serta perayaan demokrasi bagi seluruh kader dari penjuru nusantara.
Namun, fakta di lapangan justru memperlihatkan potret yang bertolak belakang.
Ruang gerak serta kedaulatan
kader di tingkat daerah kini terhimpit oleh dua persoalan krusial: dugaan
pelanggaran konstitusi di tingkat Pimpinan Pusat (PP) serta karut-marut teknis
sistem digital yang berdampak langsung pada hilangnya hak suara Pimpinan Cabang
(PC) 16/11/2026.
1. Pelanggaran Konstitusi dan
Standar Ganda di Tingkat Pusat
Sebagai pemegang mandat
kepemimpinan tertinggi, PP IPNU sejatinya wajib menjadi garda terdepan
sekaligus teladan dalam mematuhi Peraturan Dasar dan Peraturan Rumah Tangga
(PD/PRT). Namun, realitas organisatoris menunjukkan kondisi yang kontras.
Pimpinan Tertinggi IPNU disinyalir mengabaikan ketentuan PD/PRT, bahkan setelah
masa tenggang tiga bulan yang diberikan telah habis dan secara aturan terjerat
ketentuan demisionerisasi otomatis.
Ironisnya, di tengah situasi
tersebut, sebagian Pimpinan Wilayah (PW) dan Pimpinan Cabang (PC) justru
memilih bungkam terhadap dugaan pelanggaran konstitusional ini. Sebaliknya,
ketika sejumlah PW dan PC mengambil sikap kritis dan tegas—baik melalui penahanan
Surat Keputusan (SK) maupun penyematan status "D" sebagai bentuk
koreksi atas ketidakpastian aturan—mereka justru kerap disudutkan. Sikap kritis
dari daerah ini tentu bukan tanpa dasar; hal tersebut merupakan akumulasi
kekecewaan kader atas inkonsistensi pimpinan pusat dalam menegakkan supremasi
aturan organisasi.
2. Kegagalan Sistem
"Sirekan" dan Terampasnya Hak Suara Daerah
Persoalan struktural tersebut kian
diperparah oleh krisis teknis administratif yang sangat merugikan struktur di
tingkat basis. Dalam tahapan klasterisasi dan akreditasi menjelang Kongres XXI,
setiap PC diwajibkan mengunggah dokumen administratif sebagai bukti keaktifan
organisasi—mulai dari SK kepengurusan, borang akreditasi, hingga berkas
pendukung lainnya—melalui sistem aplikasi Sirekan.
Sayangnya, iktikad baik para
pengurus dan admin PC di daerah untuk mematuhi seluruh prosedur administratif
harus terbentur kendala teknis yang serius. Aplikasi Sirekan dilaporkan
mengalami gangguan (error) dan tidak dapat berfungsi secara optimal saat proses
pengunggahan dokumen berlangsung.
Akibat kegagalan sistem yang
sepenuhnya berada di luar kendali kader di daerah tersebut, tenggat waktu
pengunggahan pun terlewat begitu saja. Dampaknya sangat fatal: banyak PC yang
akhirnya menjadi korban kebijakan administratif, kehilangan status akreditasi
yang seharusnya layak mereka dapatkan, hingga terancam tidak memperoleh hak
suara penuh dalam forum permusyawaratan tertinggi Kongres XXI di Kendal.
Kedaulatan Kader dan Marwah
Organisasi
Dua persoalan mendasar
ini—inkonsistensi penegakan konstitusi oleh elite pusat serta kegagalan sistem
digital yang berujung pada tergerusnya hak administratif daerah—menjadi sinyal
bahaya bagi iklim demokrasi di tubuh IPNU. Hak suara PC dan PW bukanlah komoditas
tawar-menawar yang dapat diabaikan atau dikebiri akibat kelalaian tata kelola
sistem maupun kepentingan kelompok tertentu.
Oleh karena itu, suara-suara
kritis dari kader dan pengurus di berbagai daerah kini mengkristal menjadi tiga
tuntutan utama demi menyelamatkan marwah organisasi:
A. Menolak Segala Bentuk
Pembungkaman: Hak suara konstitusional daerah tidak boleh hilang akibat
sistem digital yang bermasalah maupun aturan yang tidak ditegakkan secara adil.
B. Menuntut Keadilan di Forum
Kongres: Kader dan pengurus daerah yang sah menyerukan untuk mendatangi
arena Kongres XXI di Kendal guna menyuarakan keadilan serta menuntut pemulihan
hak-hak administratif dan konstitusional mereka.
C. Melakukan Koreksi Total
Tata Kelola: Mendorong evaluasi menyeluruh terhadap pelanggaran konstitusi
organisasi. IPNU adalah rumah besar milik bersama seluruh pelajar Nahdlatul
Ulama, bukan milik segelintir golongan yang berlindung di balik aturan yang
dilanggar sendiri.
Kongres XXI IPNU di Pondok
Pesantren Darul Amanah, Kendal, merupakan pertaruhan besar bagi masa depan dan
integritas organisasi pelajar terbesar di lingkungan Nahdlatul Ulama. Demokrasi
organisasi hanya akan bermakna apabila berdiri di atas tegaknya konstitusi
(PD/PRT) secara adil tanpa standar ganda, serta didukung oleh sistem
administrasi digital yang akuntabel dan berpihak pada kerja-kerja kader di akar
rumput.
Mengembalikan hak suara Pimpinan Cabang yang dirugikan oleh kendala teknis sistem Sirekan serta menegakkan supremasi aturan adalah langkah mutlak agar Kongres XXI melahirkan kepemimpinan yang sah, bermartabat, dan benar-benar merepresentasikan aspirasi seluruh kader IPNU se-Nusantara.
Kontributor : Evan Nurhakim
