Konstitusi Dilanggar, Sistem Bermasalah: Hak Suara Kader IPNU di Kongres XXI Kendal Jangan Dikebiri!

Konstitusi Dilanggar, Sistem Bermasalah: Hak Suara Kader IPNU di Kongres XXI Kendal Jangan Dikebiri!
Konstitusi Dilanggar, Sistem Bermasalah: Hak Suara Kader IPNU di Kongres XXI Kendal Jangan Dikebiri!

‎MEDIAIPNU – Menjelang perhelatan akbar Kongres XXI Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama (IPNU) yang dijadwalkan berlangsung di Pondok Pesantren Darul Amanah, Sukorejo, Kabupaten Kendal, Jawa Tengah, suhu dinamika internal organisasi kian memanas.

‎‎Forum tertinggi pelajar NU tersebut seharusnya menjadi ruang konsolidasi gagasan, evaluasi kinerja secara objektif, serta perayaan demokrasi bagi seluruh kader dari penjuru nusantara. Namun, fakta di lapangan justru memperlihatkan potret yang bertolak belakang.

‎‎Ruang gerak serta kedaulatan kader di tingkat daerah kini terhimpit oleh dua persoalan krusial: dugaan pelanggaran konstitusi di tingkat Pimpinan Pusat (PP) serta karut-marut teknis sistem digital yang berdampak langsung pada hilangnya hak suara Pimpinan Cabang (PC) 16/11/2026.

‎‎1. Pelanggaran Konstitusi dan Standar Ganda di Tingkat Pusat

‎Sebagai pemegang mandat kepemimpinan tertinggi, PP IPNU sejatinya wajib menjadi garda terdepan sekaligus teladan dalam mematuhi Peraturan Dasar dan Peraturan Rumah Tangga (PD/PRT). Namun, realitas organisatoris menunjukkan kondisi yang kontras. Pimpinan Tertinggi IPNU disinyalir mengabaikan ketentuan PD/PRT, bahkan setelah masa tenggang tiga bulan yang diberikan telah habis dan secara aturan terjerat ketentuan demisionerisasi otomatis.

‎‎Ironisnya, di tengah situasi tersebut, sebagian Pimpinan Wilayah (PW) dan Pimpinan Cabang (PC) justru memilih bungkam terhadap dugaan pelanggaran konstitusional ini. Sebaliknya, ketika sejumlah PW dan PC mengambil sikap kritis dan tegas—baik melalui penahanan Surat Keputusan (SK) maupun penyematan status "D" sebagai bentuk koreksi atas ketidakpastian aturan—mereka justru kerap disudutkan. Sikap kritis dari daerah ini tentu bukan tanpa dasar; hal tersebut merupakan akumulasi kekecewaan kader atas inkonsistensi pimpinan pusat dalam menegakkan supremasi aturan organisasi.

‎‎2. Kegagalan Sistem "Sirekan" dan Terampasnya Hak Suara Daerah

‎Persoalan struktural tersebut kian diperparah oleh krisis teknis administratif yang sangat merugikan struktur di tingkat basis. Dalam tahapan klasterisasi dan akreditasi menjelang Kongres XXI, setiap PC diwajibkan mengunggah dokumen administratif sebagai bukti keaktifan organisasi—mulai dari SK kepengurusan, borang akreditasi, hingga berkas pendukung lainnya—melalui sistem aplikasi Sirekan.

‎‎Sayangnya, iktikad baik para pengurus dan admin PC di daerah untuk mematuhi seluruh prosedur administratif harus terbentur kendala teknis yang serius. Aplikasi Sirekan dilaporkan mengalami gangguan (error) dan tidak dapat berfungsi secara optimal saat proses pengunggahan dokumen berlangsung.

‎‎Akibat kegagalan sistem yang sepenuhnya berada di luar kendali kader di daerah tersebut, tenggat waktu pengunggahan pun terlewat begitu saja. Dampaknya sangat fatal: banyak PC yang akhirnya menjadi korban kebijakan administratif, kehilangan status akreditasi yang seharusnya layak mereka dapatkan, hingga terancam tidak memperoleh hak suara penuh dalam forum permusyawaratan tertinggi Kongres XXI di Kendal.

‎‎Kedaulatan Kader dan Marwah Organisasi

‎‎Dua persoalan mendasar ini—inkonsistensi penegakan konstitusi oleh elite pusat serta kegagalan sistem digital yang berujung pada tergerusnya hak administratif daerah—menjadi sinyal bahaya bagi iklim demokrasi di tubuh IPNU. Hak suara PC dan PW bukanlah komoditas tawar-menawar yang dapat diabaikan atau dikebiri akibat kelalaian tata kelola sistem maupun kepentingan kelompok tertentu.

‎‎Oleh karena itu, suara-suara kritis dari kader dan pengurus di berbagai daerah kini mengkristal menjadi tiga tuntutan utama demi menyelamatkan marwah organisasi:

‎A. Menolak Segala Bentuk Pembungkaman: Hak suara konstitusional daerah tidak boleh hilang akibat sistem digital yang bermasalah maupun aturan yang tidak ditegakkan secara adil.

‎‎B. Menuntut Keadilan di Forum Kongres: Kader dan pengurus daerah yang sah menyerukan untuk mendatangi arena Kongres XXI di Kendal guna menyuarakan keadilan serta menuntut pemulihan hak-hak administratif dan konstitusional mereka.

‎‎C. Melakukan Koreksi Total Tata Kelola: Mendorong evaluasi menyeluruh terhadap pelanggaran konstitusi organisasi. IPNU adalah rumah besar milik bersama seluruh pelajar Nahdlatul Ulama, bukan milik segelintir golongan yang berlindung di balik aturan yang dilanggar sendiri.

‎‎Kongres XXI IPNU di Pondok Pesantren Darul Amanah, Kendal, merupakan pertaruhan besar bagi masa depan dan integritas organisasi pelajar terbesar di lingkungan Nahdlatul Ulama. Demokrasi organisasi hanya akan bermakna apabila berdiri di atas tegaknya konstitusi (PD/PRT) secara adil tanpa standar ganda, serta didukung oleh sistem administrasi digital yang akuntabel dan berpihak pada kerja-kerja kader di akar rumput. 

‎‎Mengembalikan hak suara Pimpinan Cabang yang dirugikan oleh kendala teknis sistem Sirekan serta menegakkan supremasi aturan adalah langkah mutlak agar Kongres XXI melahirkan kepemimpinan yang sah, bermartabat, dan benar-benar merepresentasikan aspirasi seluruh kader IPNU se-Nusantara.

Kontributor : Evan Nurhakim

Posting Komentar

Lebih baru Lebih lama